Nasional

Ads

Pemerintah

Politik

Ekonomi

Video

Minggu, 27 November 2022

PUBLIKASI KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022


“PROGRAM PANCAKARSA TETAP MENJADI PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR, SEKRETARIAT DAERAH MEWUJUDKANNYA MELALUI PROGRAM NYATA, AKUNTABEL DAN BERKESINAMBUNGAN DENGAN PENGOORDINASIAN YANG OPTIMAL KEPADA SELURUH PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BOGOR”


Pasca pandemi Covid-19 selama kurang lebih 2 tahun dan walaupun sampai saat ini masih berlangsung dimana Kabupaten Bogor berada pada PPKM level 1 sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/181/Kpts/Per-UU/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 COVID-19 di Kabupaten Bogor 7 Juni 2022 s.d 4 Juli 2022, Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Sekretariat Daerah yang mempunyai fungsi sebagai penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN di lingkungan.


Pemerintah Daerah, diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian Visi, Misi Kabupaten  Bogor dan Target kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”.  Dimana Visi dan Misi ini kemudian dijabarkan dalam Panca Karsa yaitu Lima Tekad/cita-cita Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk Mencerdaskan Bogor, Mensehatkan Bogor, Memajukan Bogor, Membangun Bogor, dan Membuat Bogor Lebih Berkeadaban.
 

Dalam mewujudkan Program Pancakarsa yang tetap menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bogor melalui program nyata, akuntabel dan berkesinambungan dengan melakukan pengkoordinasian yang optimal kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bogor, oleh karena itu dalam mewujudkannya Sekretariat Daerah telah menjalankan Program/Kegiatan di setiap lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum dengan Program/Kegiatan sebagai berikut :

I. LINGKUP ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lingkup Pengkoordinasian dan Hubungan Kerja meliputi : Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, DPMD, DISDUKCAPIL, BANKESBANGPOL, DINSOS, DISDAMKAR, DINKES, DISPORA, DP3AP2KB, RSUD, BPBD, DPUPR aspek Penataan Ruang, DPKPP aspek Pertanahan, DISBUDPAR, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal sesuai tugas dan fungsi Asisten.

A. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1. Kegiatan Administrasi Pemerintahan

a. Kegiatan Fasilitasi Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa Penyusunan Regulasi, Rapat Koordinasi Tim Penerapan SPM, Bimbingan Teknis, serta Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM secara berkala


 

 

 

b. Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaran Tahapan Pemilu 2024


 

 

  

c. Fasilitasi Penyelenggaraan Rakernas XIV dan HUT APKASI ke-22

b. Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi Kabupaten Bogor Tahun 2022

e. Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Perizinan ke Kepala DPMPTSP

f. Penyusunan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan ke Camat 

g. Fasilitasi Rakor Penataan dan Penertiban Kawasan Lingkar Kota Cibinong dan Bawah Flyover Cileungsi

2. Kegiatan Administrasi Kewilayahan

Kegiatan Kunjungan Kerja Bupati dan wakil Bupati Bogor dalam rangka Bogor Keliling / Saba Desa tahun 2022, dari target 20 Kecamatan Yang sudah Terlaksana sudah 11 Kecamatan sampai dengan bulan September tahun 2022.

3. Kegiatan Otonomi Daerah

                           LPPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021

I. Dasar penyusunan LPPD Tahun 2021 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Pelaporan LPPD disampaikan kepada Pemerintah melalui Kemendagri 1 tahun 1 kali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

II. Penyusunan LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 dilakukan oleh Tim Penyusun LPPD yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 130.04/137/Kpts/Per-UU/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor.

III. Penyampaian LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 telah dilakukan melalui sistem informasi elektronik dari kemendagri pada tanggal 29 Maret 2022 dan disusun dalam Buku LPPD Kabupaten Bogor Tahun 2021 yang memuat laporan sebagai berikut:

a. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan;

c. Laporan penerapan standar pelayanan minimal.  

Penyampaian data kinerja dalam LPPD tersebut telah melalui tahapan verifikasi atau review oleh APIP (Inspektorat Kabupaten Bogor) yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD. Selain dari penyampaian melalui sistem informasi Kemendagri LPPD juga dipublikasikan dalam bentuk Ringkasan LPPD pada tanggal 31 Maret 2022.

IV. Untuk menyempurnakan LPPD telah dilakukan evaluasi oleh Tim daerah Provinsi Jawa Barat Pada tanggal 18 s.d 21 Juli 2022 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 6 capaian kinerja makro, 32 urusan pemerintahan daerah, dan 5 penunjang urusan.

V. Tahapan akhir yaitu evaluasi oleh Tim Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 September 2022 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 6 capaian kinerja makro, 32 urusan pemerintahan daerah, dan 5 penunjang urusan dengan hasil tidak ditemukan data ekstrim atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah penyusunan LPPD. Berikut ini data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah :

 V.1. Angka Capaian Kinerja Makro

No

Indikator Kinerja Makro

Capaian Kinerja Tahun 2020

Capaian Kinerja Tahun 2021

Perubahan

1

Indeks Pembangunan Manusia

70,40

70,60

0,28%

2

Angka Kemiskinan

7,69%

8,13%

0,44%

3

Angka Pengangguran

14,29%

12,22%

-2,07%

4

Pertumbuhan Ekonomi

-1,77%

3,55%

5,32%

5

Pendapatan Per kapita

Rp. 43.512.751,99

Rp. 45.273.778,60

4,05%

6

Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

0,381

0,396

1,5%

          

V.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil

NO

URUSAN

PEMERINTAHAN

NO IKK

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

CAPAIAN KINERJA

SUMBER DATA

KET

 

 

 

 

 

 

 

1

Pendidikan

1.

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

42,655

Disdik Kab. Bogor

 

 

 

2.

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

99,573

Disdik Kab. Bogor

 

 

 

3.

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

84,868

Disdik Kab. Bogor

 

 

 

4.

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum  enyelesaikan pendidikan dasar

dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

100

Disdik Kab. Bogor

 

2

Kesehatan

1

Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

0,091

Dinkes Kab. Bogor

 

 

 

2

Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

72,414

Dinkes Kab. Bogor

 

 

 

3

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

90,028

Dinkes Kab. Bogor

 

 

 

4

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

89,168

Dinkes Kab. Bogor

 

 

 

5

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

97,412

Dinkes Kab. Bogor

 

 

 

6

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

81,389

Dinkes Kab. Bogor

 

 

 

7

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

73,006

 

Dinkes Kab. Bogor

 

 

 

8

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar

94,486

Dinkes Kab. Bogor

 

 

 

9

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai

Standar

85,121

Dinkes Kab. Bogor

 

 

 

10

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

69,807

Dinkes Kab. Bogor

 

 

 

11

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

92,366

Dinkes Kab. Bogor

 

 

 

12

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

81,382

Dinkes Kab. Bogor

 

 

 

13

Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

36,323

Dinkes Kab. Bogor

 

 

 

14

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai

Standar

101,987

Dinkes Kab. Bogor

 

3

Pekerjaan Umum

1

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur

pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

0,032

DPUPR Kab. Bogor

 

 

 

2

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

-

DPUPR Kab. Bogor

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

 

 

3

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

48,617

DPUPR Kab. Bogor

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

 

 

4

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

71,513

DPUPR Kab. Bogor

 

 

 

5

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic

71,395

DPUPR Kab. Bogor

 

 

 

6

Rasio kepatuhan IMB kab/ kota

95,533

DPUPR Kab. Bogor

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

 

 

7

Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

86,632

DPUPR Kab. Bogor

 

 

 

8

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

93,00

DPUPR Kab. Bogor

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

 

 

9

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

100

DPUPR Kab. Bogor

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

4

Perumahan Rakyat

1

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi  korban bencana kabupaten/kota

54,563

DPKPP Kab. Bogor

 

 

 

2

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program

-

DPKPP Kab. Bogor

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

 

 

3

Persentase kawasan  permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

34

DPKPP Kab. Bogor

 

 

 

4

Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

4,695

DPKPP Kab. Bogor

 

 

 

5

Jumlah perumahan yang  sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

100

DPKPP Kab. Bogor

 

5

Trantibumlinmas

1

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

100

Satpol PP Kab. Bogor

 

 

 

2

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

74,359

Satpol PP Kab. Bogor

 

 

 

3

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

4.538.061

BPBD Kab. Bogor

 

 

 

4

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap

Bencana

417.000

BPBD Kab. Bogor

 

 

 

5

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

74.084

BPBD

 

 

 

6

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

100

DAMKAR

 

 

 

7

Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

15,00

DAMKAR

 

6

Sosial

1

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)

14,691

Dinas Sosial Kab. Bogor

 

 

 

2

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat  dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

2,7

 

 

7

Tenaga Kerja

1

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

11,928

Disnaker Kab. Bogor

 

 

 

2

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

1,031

Disnaker Kab. Bogor

 

 

 

3

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

65,248

Disnaker Kab. Bogor

 

 

 

4

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

8,584

Disnaker Kab. Bogor

 

 

 

5

Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme  Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provins

42,745

Disnaker Kab. Bogor

 

8

Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

Persentase ARG pada belanja langsung APBD

30,268

 

 

 

 

2

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota

0,006

 

 

 

 

3

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

2,614

 

 

9

Pangan

1

Presentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)

26,737

 

 

 

DKP Kab. Bogor

 

10

Pertanahan

1

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi

dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

100

DPKPP Kab. Bogor

 

 

 

2

Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum

84,603

 

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

 

 

3

Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal

100

 

 

 

 

4

Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

-

 

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

 

 

5

Tersedianya tanah untuk masyarakat

-

 

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

 

 

6

Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

100

 

 

11

Lingkungan Hidup

1

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota

59,26

DLH Kab. Bogor

 

 

 

2

Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota

43,603

 

 

 

 

3

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  terhadap izin lingkungan, izin PPLH

dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

7,097

 

 

12

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1

Perekaman KTP Elektronik

100

 

Disduk Capil Kab. Bogor

 

 

 

2

Presentasi Anak usia  01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

 

 

39,151

 

 

 

 

 

3

Kepemilikan akta Kelahiran

 

95,217

 

 

 

 

 

4

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

15,278

 

 

13

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1

Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

-

 

DPMD Kab. Bogor

 

 

 

2

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

19,048

DPMD

 

14

Pengendalian Penduduk dan KB

1

TFR (Angka Kelahiran Total)

2,46

DP3AP2KB Kab. Bogor

 

 

 

2

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

74,253

 

 

 

 

3

Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

13,616

 

 

15

Perhubungan

1

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota

0.7

Dishub Kab. Bogor

 

 

 

2

V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota

0,58

 

 

16

Komunikasi Informasi, Statistik, Persandian

1

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang

disediakan oleh Dinas Kominfo

100

 

Diskominfo Kab. Bogor

 

 

 

2

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

70

Diskominfo Kab. Bogor

 

 

 

3

Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,Mengetahui

Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

78,57

Diskominfo Kab. Bogor

 

 

Statistik

1

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

100

 

 

 

 

2

Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

100

 

 

 

Persandian

1

Tingkat keamanan informasi pemerintah

47,907

Diskominfo Kab. Bogor

 

17

Koperasi dan Usaha Kecil

1

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

9,837

Diskop UKM Kab. Bogor

 

 

 

2

Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

0,199

 

   

Diskop UKM Kab. Bogor

 

18

Penanaman Modal

 

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota

8,04

DPMPTSP Kab. Bogor

 

19

Kepemudaan dan Olahraga

1

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

0,325

Dispora Kab. Bogor

 

 

 

2

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

1,873

Dispora Kab. Bogor

 

 

 

3

Peningkatan prestasi olahraga

141,00

Dispora Kab. Bogor

 

20

Kebudayaan

1

Terlestarikannya Cagar Budaya

35,714

Disbudpar Kab. Bogor

 

21

Perpustakaan

1

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

 

47,77

DAP Kab. Bogor

 

 

 

2

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

 

43,06

DAP Kab. Bogor

 

22

Kearsipan

1

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

85,44

 

DAP Kab. Bogor

 

 

 

2

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

86,11

DAP Kab. Bogor

 

23

Kelautan dan Perikanan

1

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh

kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)

127.080,14

Disnakan Kab. Bogor

 

24

Pariwisata

1

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawanmancanegara perkebangsaan

-95,691

Disbudpar Kab. Bogor

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

 

 

2

Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota

46,383

Disbudpar Kab. Bogor

 

 

 

3

Tingkat hunian akomodasi

 

39,506

 

Disbudpar Kab. Bogor

 

 

 

4

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

4,36

Disbudpar Kab. Bogor

 

 

 

 

5

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

7,61

Disbudpar Kab. Bogor

 

25

Pertanian

1

Produktivitas pertanian per hektar per tahun

7,226

 

Distanhorbun Kab. Bogor

 

 

 

2

Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

-

Disnakan Kab. Bogor

 

26

Kehutanan

 

 

-

DLH Kab. Bogor

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

27

ESDM

1

Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota

-

DPMPTSP

Nilai tidak dapat dihitung karena pembagi = 0

28

Perdagangan

1

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat

Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

82,865

Disdagin Kab. Bogor

 

 

 

2

Persentase kinerja realisasi pupuk

76,811

 

 

 

 

3

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang

Berlaku

99,386

Disdagin Kab. Bogor

 

29

Perindustrian

1

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota

0,821

 

Disdagin Kab. Bogor

 

 

 

2

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

75

Disdagin Kab. Bogor

 

 

 

3

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI)

Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

90,323

Disdagin Kab. Bogor

 

 

 

4

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri

(IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

100

 

Disdagin Kab. Bogor

 

 

 

5

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan

Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota

100

Disdagin Kab. Bogor

 

 

 

6

Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

31

Disdagin Kab. Bogor

 

30

Transmigrasi

 

Tidak ada IKK Outcome

-

Disnaker Kab. Bogor

 

 

A. BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 

a. Kegiatan Rapat Koordinasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 

b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bogor
c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan kepada Peserta Didik Miskin Jenjang Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bogor Tahun 2022
2. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Penetapan

a. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan :

TAHUN

NO

JENIS PRODUK HUKUM

NOMOR PENETAPAN

JUDUL

TANGGAL PENETAPAN

 

 

 

 

 

 

2022

1

PERATURAN DAERAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

PERATURAN BUPATI

TAHUN 2022 NOMOR 1

Pedoman Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah , Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan serta Pajak Penenrangan yang dihasilkan sendiri dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bogor

3-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 2

Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2021 dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bogor

3-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 3

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2022 dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bogor

3-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 4

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2021 NOMOR 5

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 6

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 7

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 8

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 9

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 10

Pembentukan, Organiasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Leuwiliang Kelas B

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 11

Pembentukan, Organiasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 12

Pembentukan, Organiasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 13

Pembentukan, Organiasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas B

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 14

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 15

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 16

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 17

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata  Kerja Dinas Lingkungan Hidup

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 18

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 19

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 20

Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 21

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Usaha Kecil Menengah

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 22

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 23

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 24

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 25

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 26

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 27

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 28

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 29

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 30

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 31

Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022

4-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 32

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

5-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 33

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kelas A pada Dinas Perikanan dan Peternakan

5-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 34

Balai Penyuluhan Pertanian

5-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 35

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

5-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 36

Pelaksanaan Penyelesaian Sisa Pekerjaan yang dilanjutkan di Tahun Anggaran Berikutnya

6-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 37

Penyuluh Pertanian Swadaya

18-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 38

Pengelolaan Keuangan BLUD

 

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 39

Pencabutan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kondisi Kerja dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah

20-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 40

Pembentukan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana

20-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 41

Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bogor

21-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 42

Manajemen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah di Kabupaten Bogor

24-Jan-2022

 

 

 

TAHUN 2022 NOMOR 43

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bogor yang Menerapkan PPK BLUD
secara Penuh