Selasa, 01 Maret 2022

Masyarakat Sidomulyo Menjerit di Pungut Biaya Sebesar 250 Ribu

Masyarakat Sidomulyo Menjerit di Pungut Biaya Sebesar 250 Ribu



Realita.co.id - TANGGAMUS  - Pemanfaatan Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Pekon Sidomulyo Kecamatan Semaka, Tanggamus tidak sesuai dengan tujuannya. Pasalnya masyarakat di pekon tersebut menjerit dan merasa keberatan atas peraturan yang di terapkan oleh pengurusnya.

Kepada wartawan, Mirna dan beberapa warga masyarakat pekon setempat mengatakan bahwa terkait pemungutan uang di awal pemasangan dan penggunaan air yang ditetapkan terlalu besar serta memberatkan warga. “Jika kami akan mengunakan air PAMSIMAS kami harus bayar Rp250 ribu, dengan rincian Rp150 ribu, untuk masang meteran air, Rp50 ribu untuk upah pemasangan, Rp50 ribu dan kita ditarik 750/m³ untuk pemakaiannya,” kata Mirna, didampingi  warga yang sedang berkumpul. Senen 28 / 2 / 2022

Menurut warga sebelum adanya pemasangan watermeter hanya dikenakan iuran Rp5000/bulan untuk pemeliharaan. “Beda dengan yang pertama dulu bang kami hanya bayar iuran Rp5000, dengan pungutan itu kami merasa keberatan, dan bagi kami yang tidak bayar sesuai ketentuan akan dicabut saluran yang sudah lama terpasang,” tutup Mirna.

Lain halnya dengan keterangan ibu RT dusun satu pihaknya hanya membayar Rp100 ribu kepada Sartiti dan Gesti (pengrus PAMSIMAS).  “Saya emang bayar sebesar Rp100 ribu tapi tidak tau untuk apa kegunaannya, suami saya RT saat ini bapaknya lagi di gunung,” terangnya.

Sementara keterangan warga lainnya, mereka mempunyai kelompok sendiri yang terlepas dari PAMSIMAS untuk penyediaan air bersih dan menurutnya pungutan berbeda dengan pekon/desa tetangga. “Kami punya kelompok sendiri bang dan menurut saya di Pekon kami memang biayanya terlalu besar sementara di Pekon sebelah watermeter ditarik hanya Rp150 ribu dan perkubiknya hanya Rp400, wajar kalau warga disini menjerit,” terangnya.

Keputusan yang ditetapkan pengurus PAMSIMAS menurut warga merupakan keputusan sepihak dan tidak melibatkan warga dalam penetapan pungutan biaya. “Kami sebagai pengguna air bersih dan warga sini belum pernah di ajak rapat, toh jika memang sudah di rapat kan dan merupakan keputusan bersama seharunya di sosialisasikan dulu dengan biaya segitu masyarakat terima atau tidak, jika tidak yang di ambil kesepakatan yang tidak memberatkan warga ,” tutupnya.

Terpisah di balai pekon Purmono (ketua KKM sekaligus aparatur pekon) menyangkal semua keterangan warga. “Keterangan dari warga masyarakat itu tidak benar, ini hanya miskomunikasi saja, Kami sudah melakukan musyawarah kok bang dan masalah pungutan dana sebesar Rp.250.000, dan Rp.750/m³ itu semua adalah hasil musyarawah dan kenapa tidak kami undang semua pengguna air dikarnakan lagi masa pandemi covid-19 jadi tidak boleh ramai,” kata Purnomo di dampingi sekdes, BHP dan aparatur lainya.

Tambah Purnomo dirinya hanya sebagai ketua KKM setelah pembangunan PAMSIMAS selesai kemudian tanggung jawab pengelolaan diserakan kepada Eri buono (kapuspam). “Saya dulu KKM setelah program selesai sekarang yang menangani kapuspam pak Eri ketuanya, Bu Gesti sekretarisnya dan Bu Sartiti anggotanya, untuk lebih jelas terkait besarnya pungutan itu ya sama Eri tapi beliau sedang sakit,” pungkasnya.

Hal serupa di ungkapkan Dadang (ketua BHP). “Biar jelas untuk semua pungutan itu ya sama Eri karena sepengetahuan kami semua itu untuk kemajuan pekon kami dan kesejahteraan para pengurusnya karena sampai saat ini para pengurus belum mendapatkan hasil,” tandasnya.

Bahkan warga yang telah memberikan keterangan kepada Tim AJOI sempat di panggil ke balai pekon dan di mintai keterangan. “Untuk memastikan keterangan warga dan menghidari kesalah pahaman kami panggil mereka, dan menurut kami memang ini hanya miskomunikasi dan kurangnya sosialisasi,” tutup Dadang. 


MAULANI

Baca Fakta Terbaru

Baca Juga Kabar Fakta

© Copyright 2021 Realita | All Right Reserved