Jumat, 13 Mei 2022

KAMAKSI Soroti Dugaan Praktek Oligarki dan Penyalah Gunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Oknum Pejabat Di Depok

KAMAKSI Soroti Dugaan Praktek Oligarki dan Penyalah Gunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Oknum Pejabat Di Depok



Realita.co.id
, Kota Depok - Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Joko Priyoski turut menyoroti Dugaan Penyalah Gunaan Wewenang Walikota-Wawalkot Depok Perihal Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang bernuansa politis dan menguntungkan salah satu Partai Penguasa. Aktivis '98 dan juga Alumni KNPI yang kerap disapa Jojo mengatakan, persoalan dugaan Penyalah Gunaan Kekuasaan oleh Walikota-Wawalkot Depok harus terus disoroti Kelompok Civil Society (Aktivis dan Media). KAMAKSI akan terus Menyoroti Kinerja Pemerintah Kota Depok tentang pelaksanaan program KDS yang Politis. Berdasarkan informasi yang dihimpun kawan-kawan aktivis di lapangan, serta hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi D DPRD Kota Depok, ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa," ujar Jojo

Pria yang kerap disapa Jojo dan juga Ketua Umum KAMAKSI mengatakan dugaan pelaksanaan pemberian KDS tidak transparan. Selain itu, lanjut dia, jenis kartu yang diedarkan juga sarat akan muatan politis.

"Tidak transparan, contoh satu, di dalam pelaksanaan pemberian KDS itu kepada masyarakat tidak miskin. Kedua, bagi program rumah tidak layak huni itu ditunjuk koordinator lapangan. Satu kelurahan satu orang, tidak pernah dibicarakan oleh siapa pun, dalam hal ini DPRD Kota Depok merasa terkesan "Diabaikan" sebagai Wakil Rakyat yang sah sesuai Amanat Konstitusi, jadi sangat wajar bila 38 Anggota DPRD Kota Depok Minus PKS, marah dan mengajukan Mosi Tidak Percaya kepada Walikota-Wawalkot Depok" ungkapnya.

"Bila kita amati jenis kartunya itu bermuatan politis, kartunya warna putih, kemudian ada kombinasi warna oranye dan bergambar Wali Kota. Nah, kita bandingkan dengan beberapa daerah yang telah mengeluarkan program sejenis, Jakartalah yang dekat. Tidak ada kartu itu bergambar Gubernur Berdasarkan hasil pantauan kawan-kawan Aktivis KAMAKSI, ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa," ujar Jojo.
Selain itu, lanjut dia, jenis kartu yang diedarkan juga sarat akan muatan politis.
Dalam persoalan KDS di Kota Depok tersebut, KAMAKSI mendukung langkah 38 Anggota DPRD Kota Depok untuk mengajukan Mosi Tidak Percaya dan Hak Interpelasi. Sudah sepatutnya DPRD sebagai perwakilan masyarakat Kota Depok yang telah terpilih melalui Pileg lalu bersuara kritis dan lantang bila terjadi dugaan penyimpangan oleh Pihak Penguasa. KAMAKSI sebagai bagian dari Civil Society juga akan tetap konsisten melawan Praktek Oligarki Kekuasaan dan KKN di wilayah NKRI. Kami akan terus melakukan Monitoring, Pengawasan bahkan Aksi Unjuk Rasa untuk melawan kesewenangan penguasa hanya demi kepentingan Parpolnya. Bila terbukti telah terjadi Praktek Oligarki Kekuasaan dan Dugaan KKN oleh Pihak Penguasa di Kota Depok harus segera ditindak dan bersedia meletakkan Jabatan nya atau Mundur dari Kursi Kekuasaan demi Kepentingan Rakyat, jangan hanya mementingkan Parpolnya dengan melakukan Praktek Oligarki. KAMAKSI akan tetap konsisten dan terus bergerak untuk Melawan segala Praktek Oligarki Kekuasaan dan KKN di Negeri ini, Tegas Jojo (Joko Priyoski) Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI).

Baca Fakta Terbaru

Baca Juga Kabar Fakta

© Copyright 2021 Realita | All Right Reserved