Kamis, 24 November 2022

DANA OPRASIONAL DI CORET BHP PETAI KAYU MENJERIT"

DANA OPRASIONAL DI CORET BHP PETAI KAYU MENJERIT"


Realita.co.id,
Masyarakat pekon (desa) Petai kayu kecamatan Ulubelu kabupaten Tanggamus Lampung menyoroti terhadap buruknya  kinerja BHP ( badan himpunan pemekonan ) ( BPD) di desa  mereka, sehingga hal tersebut  berakibat kepada buruknya mutu pembangunan di pekon setempat karna tidak adanya pengawasan dari BHP selaku mitra kepala pekon .
     Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan infrastruktur yang sudah rusak, padahal usianya belum sampai dua tahun.  Diantara nya  pembangunan sumur bor yang terletak di talangsimpang dari sejak di bangun pada tahun 2018 sampai saat ini , air nya dapat di nikmati oleh masyarakat , padahal pembangunan sumur bor tersebut menelan biaya cukup besar lebih dari 80 juta , yang sumber dananya dari dana desa.
     Selain itu gorong gorong yang menuju rawa gabus yg di bangun pada tahun lalu, tapi kondisinya sudah rusak berat, akhirnya terpaksa di rehab, yang semestinya anggaran untuk rehab itu bisa di gunakan untuk pembangunan lainnya.
      Masyarakat setempat sangat menyayangkan sikap kepala pekon di dalam melaksanakan pembangunan terkesan Mecari untung besar dengan mengabaikan mutu atau kualitas nya.
      Terkait hal ini ketua BHP desa ( pekon ) setempat saat di konfirmasi di kediaman orang tuanya yang berada di pekon pulaupanggung kecamatan pulaupanggung , tanggamus,  mengatakan jika dirinya sudah melaksanakan tugasnya.
      Namun ketika awak media nasional Realita menanyakan  item apa saja yang di bangun pada tahun 2022 ini , sesuai dengan keputusan presiden 104  tentang peruntukan dana desa, 40 % untuk BLTDD .20 % ketahanan pangan dan 8 % untuk penanganan covid 19 Nuryanto justru kebingungan,  ini menandakan bahwa betul tudingan masyarakat BHP  tidak menjalan tupoksinya
      " Saya mau terus terang sajalah sebenarnye kami BHP jarang di libatkan di dalam kegiatan pekon , apa lagi sekarang dari 5 orang BHP tinggal saya sendiri. Yang satu mengundurkan diri 2 tahun lalu .yang 3 orang juga sudah mengundurkan diri awal  tahun ini dan sampai saat ini belum ada penggantinya,  di tambah lagi dana operasional BHp tahun ini di coret atau tidak.  Gimana mau kerja , sudah saya sendirian tidak ada oprasonal juga " ujar Nuryoto dengan nada kesal .
      Lebih lanjut dia mengakui jika selama ini BHP hanya formalitas. Tidak pernah di libat kan dalam hal pembahasan  husus nya yang terkait dengan anggaran dana desa 
     ( Sunai ) Nasional realita.

Baca Fakta Terbaru

Baca Juga Kabar Fakta

© Copyright 2021 Realita | All Right Reserved